Mahasiswa Pendatang Diimbau Vaksinasi

05 Oct 2021, 03:50 WIB

YOGYAKARTA — Sebagai salah satu provinsi dengan jumlah perguruan tinggi yang signifikan, Yogyakarta bakal terdampak pembelajaran tatap muka (PTM) kampus yang sebentar lagi dimulai. Mahasiswa-mahasiswa dari luar kota diimbau menjalani vaksinasi terkait hal ini.

Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti menyatakan, pada Oktober 2021 ini direncanakan perkuliahan tatap muka akan dimulai oleh beberapa perguruan tinggi. Karena itu, dimungkinkan akan banyak mahasiswa dari luar daerah yang datang, khususnya ke Kota Yogyakarta.

Terkait hal itu, ia meminta para mahasiswa dari luar daerah agar segera menjalani vaksinasi Covid-19. Ia menekankan bahwa ketersediaan vaksin saat ini masih sangat mencukupi untuk kebutuhan tersebut. 

Selain di fasilitas pelayanan kesehatan (faskes), pelayanan vaksinasi di Yogyakarta saat ini masih dilakukan di sentra-sentra vaksinasi, salah satunya di pusat perbelanjaan XT Square. Untuk itu, mahasiswa yang belum divaksin diharapkan datang ke sentra vaksinasi untuk divaksin setiap Sabtu dan Ahaad

“Mahasiswa silakan datang,” kata Haryadi di Kelurahan Giwangan, Yogyakarta, Senin (4/10).

photo

Mahasiswi menjalani vaksinasi Covid-19 di Kampus Politeknik Negeri Lhokseumawe, Aceh, Selasa (14/9/2021). Vaksinasi bagi mahasiswa dan pegawai kampus kerja sama Dinas Kesehatan, TNI, Polri itu untuk meningkatkan kekebalan tubuh sekaligus mempercepat program vaksinasi nasional dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19. – (ANTARA FOTO/Rahmad)

Saat ini terdapat sedikitnya 53 sekolah tinggi di Kota Yogyakarta, terdiri atas kategori akademi, institut, politeknik, sekolah tinggi, dan universitas. Secara keseluruhan, di Provinsi DI Yogyakarta terdapat 136 sekolah tinggi, 11 di antaranya merupakan sekolah negeri.

Sebagian besar mahasiswa di Yogyakarta tersebut datang dari luar daerah. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) DIY mencatat pada Juli 2020 lalu, di sekolah tinggi swasta saja terdapat 142.219 mahasiswa aktif. 

Dari jumlah itu sebanyak 84.885 mahasiswa alias 60 persen berasal dari luar daerah. Sementara, 57.334 mahasiswa (40 persen) merupakan warga DIY. Dari jumlah mahasiswa luar daerah itu, sedikitnya 73 persen sempat kembali ke kampung masing-msing sehubungan tiadanya pembelajaran tatap muka.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta Emma Rahmi Aryani mengatakan, pelaksanaan vaksinasi terhadap mahasiswa nanti tidak dibedakan dengan masyarakat umum. Sehingga, mahasiswa yang ber-KTP Kota Yogyakarta maupun tidak tetap akan dilayani untuk vaksinasi. “Selama domisili di Kota Yogyakarta, dia tetap ikut (mendapat layanan vaksinasi), tidak dibedakan,” kata Emma.

Saat ini ketersediaan vaksin di Kota Yogyakarta mencapai 66.930 dosis. Jumlah tersebut terdiri atas vaksin Sinovac sebanyak 37.212 dosis, Astrazeneca sebanyak 7.710 dosis, dan Moderna sebanyak 22.008 dosis. “Untuk Sinovac ada yang TNI dan BIN juga karena dalam pelaksanaan vaksinasi kita bekerja sama TNI dan BIN,” ujar Emma.

Bupati Sleman Kustini Purnomo juga sebelumnya meminta tambahan 300 ribu dosis vaksin Covid-19 ke pemerintah pusat. Ia mengatakan, tambahan vaksin yang diminta ini akan diberikan ke mahasiswa dari luar daerah Sleman menjelang PTM kampus.

“Kemarin melalui rapat koordinasi dengan pemerintah pusat, kami melalui Bapak Gubernur (Sri Sultan Hamengkubuwno X) meminta tambahan vaksin sekitar 300 ribu dosis. Langkah ini sebagai persiapan kedatangan mahasiswa ke Sleman dalam waktu dekat,” kata Kustini, akhir pekan lalu.

Ia menyebut, jumlah 300 ribu dosis vaksin yang diajukan hanya angka perkiraan berdasarkan jumlah pelajar dan mahasiswa luar daerah yang mengenyam pendidikan di Sleman. Di Kabupaten Sleman saat ini terdapat lebih dari 40 perguruan tinggi.

Kategorinya mulai dari akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, hingga universitas. Usaha penambahan dosis vaksin itu sekaligus untuk mempercepat pembentukan kekebalan kelompok di lingkungan sivitas akademika.

Maka dari itu, ia menekankan, Pemkab Sleman sangat hati-hati dalam membuka kuliah tatap muka. Gubernur DIY juga mensyaratkan minimal 80 persen warga sudah divaksin sebelum PTM. “Yang tentu harus Sleman kejar,” kata Bupati Sleman.

Untuk mencapai target vaksinasi, Pemkab Sleman akan mempermudah persyaratan. Calon penerima vaksin tidak hanya menyasar warga dengan nomor induk kependudukan (NIK) Sleman dan penerima diperluas, termasuk untuk kalangan pelajar dan mahasiswa.

 

Sejumlah mahasiswa antre mengikuti Vaksinasi Merdeka Serentak di Kampus UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten di Serang, Banten, Rabu (22/9/2021). Vaksinasi tersebut digelar serentak di 96 lokasi di seluruh Indonesia untuk mahasiswa, dosen dan umum sebagai upaya mempercepat pencapaian kekebalan komunal (Herd Immunity) dan Indonesia bebas COVID-19 sekaligus persiapan menjelang pelaksanaan kuliah tatap muka. – (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/wsj.)

Pemkab Sleman juga bekerja sama dengan perguruan tinggi melakukan pendataan nama dan jumlah mahasiswa. Kemudian, data disaring bagi yang belum mendapat suntikan vaksin Covid-19. Artinya, masing-masing kampus juga melakukan penyisiran. “Didata berapa jumlah mahasiswa yang belum vaksin. Semoga rencana pada pertengahan atau akhir bulan ini bisa mulai tatap muka,” ujar Kustini.

Sementara di Sorong, Presiden Joko Widodo mengapresiasi percepatan vaksinasi yang dilakukan pemerintah daerah kepada masyarakat umum dan para pelajar di Papua Barat. Hal itu disampaikan Presiden saat meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Gedung Yonif Raider Khusus 762/VYS, Sorong, Papua Barat, Senin (4/10).

Presiden meminta stok vaksin yang masih tersisa agar segera dihabiskan dengan disuntikkan ke masyarakat, utamanya kepada mahasiswa dan pelajar, agar bisa segera melaksanakan pembelajaran tatap muka secepatnya.

“Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat yang telah mengajak masyarakat, pelajar, mahasiswa untuk berbondong-bondong ikut vaksinasi massal,” kata Presiden.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebelumnya menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2021. Salah satu yang diatur dalam SE 4/2021, yakni perguruan tinggi kembali menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas pada semester gasal tahun akademik 2021/2022 alias Oktober 2021 ini.

 

Petugas menyuntikkan vaksin Covid-19 kepada mahasiswa saat acara Vaksinasi Merdeka Serentak di Kampus UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, di Serang, Banten, Rabu (22/9/2021). Vaksinasi tersebut digelar serentak di 96 lokasi di seluruh Indonesia untuk mahasiswa, dosen dan umum sebagai upaya mempercepat pencapaian kekebalan komunal (Herd Immunity) dan Indonesia bebas Covid-19 sekaligus persiapan menjelang pelaksanaan kuliah tatap muka. – (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/wsj.)

Di antara protokol kesehatan yang harus diterapkan terkait sarana sanitasi area kampus, mengurangi tempat berkumpul tertutup dan menimbulkan kerumunan, memakai masker dan menjaga jarak, membatasi kapasitas ruangan maksimal 50 persen.

Selain itu, harus dipastikan pula mahasiswa di luar daerah dalam keadaan sehat dan telah melakukan karantina mandiri 14 hari atau tes swab. Diwajibkan juga penyediaan ruang isolasi sementara dan dukungan tindakan kedaruratan bagi sivitas akademika di kampus. Jika ditemukan kasus positif di kampus,  pemimpin perguruan tinggi harus menghentikan sementara PTM terbatas di area terkonfirmasi Covid-19 hingga kondisi terkendali. 

Terkendala Perizinan

Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), Budi Djatmiko, mengungkapkan, saat ini belum ada perguruan tinggi swasta (PTS) yang melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Ada tiga kendala utama yang dihadapi oleh PTS dalam menggelar PTM terbatas, dua di antaranya berkaitan dengan perizinan pelaksanaan PTM terbatas.

“Sampai sekarang belum ada PTS yang melaksanakan PTM. Namun PTS diperbolehkan dengan berbagai persyaratan dan protokol kesehatan yang harus dipenuhi,” ujar Budi kepada Republika lewat pesan singkat, Senin (4/10).

Dia menjabarkan delapan poin persyaratan dan protokol kesehatan yang harus dipenuhi oleh PTS untuk menggelar PTM terbatas. Pada empat poin pertama dituliskan, dosen, staf, dan mahasiswa harus sudah divaksin; perkuliahan dan kehadiran karyawan maksimal 50 persen; menjaga protokol kesehatan; dan menyediakan fasilitas kesehatan dan kebersihan di kampus.

Kemudian, pada tiga poin berikutnya dari persyaratan dan protokol kesehatan yang dibentuk oleh APTISI itu tertulis, PTS harus mendapatkan izin dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2DIKTI) setempat, izin dari Satgas Penanganan Covid-19 setempat, dan terdapat kesepakatan dari senat perguruan tinggi dan kesepakatan badan eksekutif mahasiswa (BEM) kampus.

Ia menekankan, pembelajaran daring selama ini kurang efektif. “Saat ini secara umum daya serap ilmu dan efektifitas dengan daring tidak sampai 60 persen,” ujarBudi.

Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Arif Satria, juga menyatakan pihaknya tengah menunggu izin dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kota dan Kabupaten Bogor untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di kampus. Rencananya, IPB akan melaksanakan PTM terbatas secara bertahap mulai akhir Oktober.

“Saat ini lagi menunggu izin dari Satgas Kota dan  Bogor. Rencananya akhir Oktober mulai secara bertahap,” ungkap Arif lewat pesan singkat kepada Republika, Senin (4/10). Arif menyatakan, untuk PTM terbatas IPB berfokus pada kegiatan-kegiatan praktikum laboratorium. 

Sementara untuk perkuliahan biasa, kata dia, IPB masih akan melakukannya dengan cara online atau daring meski pembelajaran tersebut dilakukan di kampus. “Kita fokus tatap muka untuk kegiatan praktikum laboratorium. Untuk perkuliahan masih tetap online meski dilakukan di kampus,” ujar Arif.

Sedangkan Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta menyatakan tidak banyak melakukan persiapan khusus. Sebab, sejak pandemi berlangsung, UII sudah menerapkan perkuliahan berkonsep daring-luring terbatas.

Konsep ini dihadirkan UII untuk menghindari penularan Covid-19 tanpa mengurangi kebutuhan mahasiswa. Sebab, tidak bisa dipungkiri tetap ada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan tatap muka langsung dosen seperti praktikum dan laboratorium.

 

Sejumlah tenaga kesehatan memeriksa kesehatan mahasiswa sebelum menerima vaksin pada gelaran vaksin mahasiswa bersama aliansi mahasiswa di Akademic Center UIN Raden Fatah Palembang, Sumatra Selatan, Rabu (22/9/2021). Gerakan vaksin mahasiswa ini menargetkan 3.000 peserta dari kalangan mahasiswa dan masyarakat sekitar kampus. – (ANTARA FOTO/Feny Selly/foc.)

Kepala Bidang Humas UII, Ratna Permata Sari mengatakan, mereka yang membutuhkan diizinkan melakukan tatap muka lewat penerapan protokol kesehatan sangat ketat. Karenanya, luring terbatas sendiri dilakukan untuk kegiatan-kegiatan prioritas.

Terkait pembatasan jumlah orang dalam satu kegiatan, tidak dapat pula hanya ditentukan seperti 25 atau 50 persen dari daya tampung normal. Misalnya, ketika orientasi, GOR yang memiliki kapasitas ribuan hanya diisi 30 orang.

“Jadi, terkait PTM, bisa beda-beda karena kadang-kadang satu kelas mungkin kapasitas 60 orang, diisi 20-30 orang, tapi itupun dilakukan beberapa kali pertemuan,” kata Ratna kepada Republika, Senin (4/10).

Sementara sehubungan UII sudah mengadopsi pembelajaran daring, sebenarnya PTM tidak jadi satu keharusan. Tapi, Ratna mengingatkan, tetap ada kegiatan- kegiatan yang memang mengharuskan tatap muka seperti praktikum dan laboratorium untuk kedokteran.

Sedangkan, untuk pengawasan penerapan protokol kesehatan, tim Covid-19 yang ada di UII tidak cuma ada di tingkat universitas, tapi sudah sampai fakultas-fakultas. Jika kegiatan di fakultas, izin dan pengawasan prokes akan dilaksanakan tim Covid-19 fakultas. Jika tempat besar seperti auditorium atau gedung olahraga, dilakukan tim Covid-19 universitas.

UII telah pula melaksanakan beberapa vaksinasi massal bekerja sama dengan berbagai pihak. Terkini, UII baru saja menggelar vaksinasi massal pada 25 September 2021 lalu dengan menyediakan 1.800 vaksin Sinovac. Sebelumnya, juga menjadi salah satu lokasi pelaksanaan Vaksinasi Merdeka untuk civitas akademika dan masyarakat sekitar UII. 

Link Tautan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *